Diproses Pencairan Dana Pemerintah Rp 24 Triliun

Ilustrasi. 

JAKARTA - Dari total anggaran negara yang terblokir senilai Rp 36 triliun, pemerintah akan memproses minimal Rp 24 triliun dari dana tersebut. Namun, komitmen ini bergantung sepenuhnya pada proaktivitas kementerian dan lembaga negara terkait untuk menyelesaikan pekerjaan rumahnya.

Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Askolani di Jakarta, Senin (5/8/2013), menyatakan, pihaknya pada bulan Juli telah mengundang kementerian dan lembaga negara yang anggarannya terblokir untuk memberikan klarifikasi.

Hasilnya, dari total anggaran terblokir senilai Rp 36 triliun, Rp 24 triliun di antaranya dipastikan diusahakan dibuka blokirnya. Untuk itu, Kementerian Keuangan meminta kementerian dan lembaga negara yang bersangkutan untuk segera melengkapi dokumen dan persyaratan lain yang belum terpenuhi. Ini bertujuan agar anggaran bisa menjadi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan bisa dicairkan.

”Proses update-nya terus jalan dari kementerian dan lembaga negara tiap hari sejalan dengan penetapan DIPA APBN-P 2013. Tapi saya belum dapat informasi lagi posisi update rekapnya,” kata Askolani.

Soal kapan paling lambat kementerian dan lembaga negara melengkapi dokumen dan kekurangan syarat, Askolani menyatakan, Kemenkeu mengharapkan secepatnya. Namun ini bergantung pada antisipasi setiap kementerian dan lembaga negara.

Total blokir anggaran senilai Rp 36 triliun tersebut tersebar di sekitar 60 kementerian dan lembaga negara. Jumlah anggaran di tiap-tiap instansi bervariasi, ada yang besar dan ada yang kecil. Jenis belanjanya pun bervariasi, mulai dari kegiatan operasional sampai belanja modal.

Blokir anggaran pada dasarnya terjadi akibat kementerian dan lembaga negara belum melengkapi seluruh dokumen dan syarat sebagaimana diatur ketentuan yang ada. Misalnya adalah dokumen perencanaan, desain teknis, rencana anggaran biaya, dan term of reference (TOR).

Selama ini, porsi belanja pemerintah dalam pembentukan produk domestik bruto kecil, sekitar 7 persen. Namun belanja pemerintah, terutama anggaran pembangunan infrastruktur, sangat krusial karena memberikan efek berantai panjang pada perekonomian. Tahun ini, anggaran belanja modal dialokasikan Rp 204 triliun atau naik Rp 29 triliun dari anggaran tahun 2012.

Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Enny Sri Hartati menegaskan, sumbangan belanja pemerintah dalam struktur produk domestik bruto kecil. Namun belanja pemerintah, terutama belanja modal, amat penting.

”Porsinya kecil tapi signifikan karena sifatnya stimulus. Jadi yang diperlukan adalah dengan anggaran pemerintah yang bisa jadi tidak besar, tetapi efektif mendorong bekerjanya mekanisme pasar,” kata Enny.

Menurut Enny, dengan terbatasnya anggaran, pemerintah memang tidak dituntut mendanai seluruh kebutuhan pembangunan. Namun yang diperlukan adalah bahwa anggaran pemerintah mampu menjadi arah dan pedoman investasi swasta.

”Biasanya yang paling signifikan adalah infrastruktur dalam ekonomi. Tapi di luar itu, birokrasi bisa menjadi stimulus kalau bisa mendorong investasi dengan menyederhanakan proses. Persoalannya birokrasi besar tapi malah menghambat,” kata Enny.

Dari data Badan Pusat Statistik, laju pertumbuhan ekonomi semester I-2013 adalah 5,92 persen atau lebih lambat dibandingkan semester I-2012 sebesar 6,32 persen. Pelambatan ini terjadi pada seluruh sumber pertumbuhan.

Editor: Nando
Sumber: Kompas