November 24, 2013

Kalalo cs Desak DPRD Sulut Keluarkan Sikap Politik Untuk Mendikbud RI

Pertemuan Flora Kalalo Cs dan Anggota Komisi IV DPRD Sulut. 
Manado – Berusaha menyelamatkan Universitas Sam Ratulangi (UNSRAT) Manado yang saat ini dianggap sudah tercoreng oleh segelintir pejabat universitas yang bermental otoritarian semi premanisme. Sejumlah akademisi Unsrat, Jumat (22/11) menemui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulut, untuk mendesak dikeluarkannya sebuah sikap pernyataan politik.

Pantauan FokusManado.Com, para akademisi yang dipimpin oleh Flora Kalalo didampingi Boy Roringpandey, Rodrigo Elias dan Tony Rompis ini diterima langsung oleh sejumlah anggota Komisi IV DPRD Sulut.

Dalam pertemuan tersebut, Kalalo cs meminta agar DPRD Sulut bisa memediasi pertemuan dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) RI, untuk menyampaikan dan meminta penjelasan mengenai permsalahan di lingkungan Unsrat yang semakin buruk.

“Selain ingin meng follow up permasalahan Unsrat yang sudah setahun tidak ada kejelasan di DPRD Sulut, kami meminta DPRD Sulut harus memediasi pertemuan kami dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, dengan mengeluarkan surat tugas dan pernyataan sikap politik dari pimpinan DPRD Sulut,” tegas Kalalo.

Disamping itu, mewakili aspirasi dari sejumlah civitas akademika yang mulai menolak rezim kepemimpinan rektor Donald Rumokoy, Flora Kalalo cs juga memasukan beberapa tuntutan ke DPRD Sulut.

Tuntutan tersebut diantaranya, mendesak Mendikbud RI untuk segera memecat rektor Unsrat, karena sudah menyalahgunakan kewenangan dan berkali-kali melakukan mal administrasi, serta mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk secepatnya mengungkap dugaan korupsi Rektor Unsrat. Selain itu mereka juga menegaskan untuk tidak adanya pungutan liar (Pungli) bagi para mahasiswa baru di lingkungan Unsrat, dan menghentikan penindasan rektor terhadap bawahannya, baik itu dosen, pegawai maupun mahasiswa.

Merespon tuntutan tersebut, Komisi IV yang dipimpin Idrus Mokodompit berjanji akan segera mengeluarkan pernyataan politik untuk permasalahan Unsrat.

“Mudah-mudahan Senin depan sudah ada pertemuan dengan pimpinan dewan, dan secepatnya dikeluarkan pernyataan politik beserta surat tugas untuk dijadikan dasar kita menemui Mendikbud RI. Jika itu semua sudah rampung, kemungkinan kita akan berangkat bersama-sama pada Rabu (27/11), menemui Mendikbud,” tandas Idrus.

BAGIKAN KE:

0 komentar: