Tampil sebagai narasumber peneliti Komite Pemilih Indonesia (TEPI) dan pengamat politik DR Jerry Massie Ph.D dan Ir Jootje Koapaha Ph.D.
Seharusnya, DR Ferri Liando Dosen Ilmu Politik, FISIP, Universitas Samratulangi harus tampil akan tetapi beliau berhalangan hadir, lantaran diundang oleh LIPI untuk memberikan materi disana.
Dalam kesempatan ini Massie memaparkan terkait pemerintahan Jokowi-JK harus good, clean and clear. “Open management dan open minded serta out of the box (berpikir kreatif) sangat dibutuhkan dalam pemerintahan Jokowi-JK,” kata Massie
Begitu pula para menteri di kabinet Trisakti ini memang benar-benar kapabel, memiliki integritas, kredibilitas dan moralitas. Begitu pun, Massie menjelaskan, kekayaan telah dirampok ini terlihat dengan mengguritanya sejumlah perusahaan asing di Indonesia.
“Coba bayangkan menurut data hampir 75-80 persen migas kita dikuasai asing, 80-85 persen hasil tembaga dikuasai asing, 90(minyak dan gas bumi), 60 kontraktor minyak exxon dan Texaco menguasai 70-80 persen cadangan minyak. Bukan itu saja perusahaan asing menggurita di perbankan, yang mana 15 bank dari 121 bank mereka kuasai,” kata Massie.
Lebih mengherankan lagi, Pertamina, yang memiliki hutang Rp 410 Triliun. Itulah prestasi Karen yang didengung-dengungkan. Padahal kita ketahui bersama Pertamina adalah the giant company, sebagai salah satu perusahaan raksasa yang masuk dalam kategori 500 fortune.
Lembaga rating global terus menempatkan rating utang Pertamina dalam posisi atas. Akibatnya perusahaan ini terus terbius membuat utang. Belum lagi prestasi mencetak utang besar besaran juga oleh PLN dan Bank BUMN seperti Mandiri, BNI, BTN, dan BRI.
Dari laporan pertamina Juni 2014, utang Pertamina mencapai USD 34,185 miliar, atau sekitar Rp. 410,22 triliun. Utang pertamina tersebut telah mencapai lebih dari 65% dari keseluruhan aset pertamina atau sekitar 133 % dari aset lancar pertamina.
Harus pemerintah menahan laju utang Pertamina, namun fakta berbicara lain, perusahaan negara ini didorong terus memburu utang. Alasanya, agar ada penerimaan US dolar dalam rangka membiayai impor migas. Sementara di dalam negeri pemerintah tidak memiliki landasan moral untuk menaikkan harga BBM.
Tahun ini pertamina sedang menerbitkan kembali surat utang global medium term note senilai USD 2,5 miliar atau sekitar Rp. 30 triliun. Pembelinya adalah perusahaan perusahaan raksasa global. “Ini tanda awas bisa jadi Pertamina tinggal nama, bakal dikuasai asing,” ujarnya.
Bagaimana pun menurutnya, good communication (komunikasi yang baik), good cooperation (kerja sama yang baik) dan good approaching (pendekatan yang baik harus terus di kedepankan agar pemerintahan berjalan efektif.
“Kendati bakal ada ganjalan dengan koalisi Merah-Putih yang menguasai 63 persen suara diparlemen, namun people power (kekuatan rakyat) ditambah president power (kekuatan presiden) saya yakin akan mampu meredam setiap parlement policy (kebijakan parlemen).
Ada banyak home work (pekerjaan rumah) menanti misalkan; TKI, masalah DOB yang belu ada keputusan finalnya, ekonomi yang belum stabil dimana pertumbuhannya masih berada pada kisaran 5,5 persen dan sejumlah persoalan yangg ditinggalkan Presiden SBY,” tandasnya.
Sementara, Jootje Koapaha Ketua ORMAS-KPK Sulawesi Utara (Sulut) lebih banyak menyentil terkait revolusi mental Jokowi dalam pemerintahannya. “Saya melihat pak Jokowi harus melihat apa kebutuhan rakyat saat ini khususnya memikirkan kenaikan BBM. Begitu pun sisi komsumerisme harus dihilangkan dikalangan pejabat negara,” kata Koapaha dengan penuh semangat.
Dirinya begitu optimis ke depan pemerintahan Jokowi akan sukses.
.jpg)
COMMENTS