Wartawan Minta Hearing DPRD Sulut

Kantor Sekretariat DPRD Sulut. 

Manado - Wartawan yang tergabung di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulut meminta untuk melakukan dengar pendapat (hearing) dengan Komisi I DPRD Sulut.

“Kira komisi I bisa mengakomodir untuk melakukan dengar pendapat, karena pada anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) 2015 ada anggaran untuk wartawan, itu yang harus dijelaskan ke kami,” kata wartawan berkarakter tegas Valentino Edwardo, di Sekretariat DPRD Sulut, Rabu (11/3/2015) siang tadi.

Menurutnya, terkait hal itu, akan mempertanyakan berapa dana anggaran untuk setiap media, apakah benar sesuai yang terjadi atau ada yang diistimewakan. Untuk anggaran yang diketahui ada Rp3 miliar untuk media. Jangan sampai itu jadi dana siluman karena wartawan tidak mengetahuinya.

“Komisi I DPRD Sulut harus mampu menjelaskan kepada wartawan DPRD Sulut,” tegasnya.

Lanjut dia, saat penyusunan APBD 2015 wartawan tidak diikut sertakan pada dengar pendapat, seharusnya ada dengar pendapat dengan wartawan agar komisi I bisa mengetahui apa yang dibutuhkan wartawan dan berapa besar untuk anggarannya.

“Sampai saat ini kejelasan anggaran Rp3 miliar untuk wartawan DPRD Sulut itu tidak jelas dari item per item,” bebernya.

Senada, wartawan Surat Kabar Harian (SKH) disalah satu media, Nikson Tanos, mengatakan, perlu dibuat dengar pendapat antara komisi I dan wartawan DPRD Sulut agar semua bisa dijelaskan.

Misalkan saja saat ini ruang Wartawan sudah tidak jelas, padahal waktu lalu ruang Pers sudah ada dan sangat strategis pula, begitu juga dengan fasilitas bagi wartawan.

“Saya tahu ada fasilitas untuk menunjang kerja wartawan di DPRD Sulut, antara lain internet dan komputer yang saat penyusunan anggaran ada anggota DPRD yang mengatakan akan dianggarkan komputer untuk ditempatkan di ruangan wartawan,” jelasnya.

Tanos menambahkan, itu yang akan dipertanyakan kepada komisi I DPRD Sulut, karena kami tidak mau disalahkan jika penggunaan anggaran untuk wartawan disalah gunakan oleh oknum-oknum tertentu. Jangan sampai kejadian, misalkan dianggarkan 5 unit komputer, tapi kenyataan tidak ada satu pun komputer yang diadakan sampai saat ini.

“Kiranya komisi I DPRD Sulut, bisa memperjuangkan juga hal tersebut. Karena Komisi I bagian dari mitra kerja wartawan,” bebernya.

Sebelumnya, Anggota DPRD Sulut, Rocky Wowor, mengatakan, wartawan memang adalah bagian mitra kerja bagi kami DPRD Sulut, semua informasi diberikan secara terbuka untuk wartawan tidak ada yang tertutup.

“Untuk ruangan wartawan di DPRD Sulut ada di samping Kantin yang ruangannya cukup besar. Nanti akan ditindak lanjuti,” pungkas anggota DPRD daerah pemilihan Bolaang Mongondouw Raya (BMR) itu. (red)