Jakarta - Setelah menerima pelimpahan dari KPK atas kasus proyek pengadaan sarana olahraga Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) Hambalang, Bogor, Jawa Barat, tahun 2011 Kejagung terus melakukan penyidikan.
Saat ini, penyidik di Gedung Bundar tengah membidik dugaan keterlibatan politikus PDI Perjuangan, Olly Dondokambey, yang disebut menerima Rp 2,5 miliar dari proyek tersebut.
JAM Pidsus, Randen Widyo Pramono mengatakan pihaknya akan menindaklanjuti adanya dugaan peran politikus tersebut.
Bahkan Widyo memastikan akan segera memanggil dan memeriksa Olly.
“Kalau keterangannya dibutuhkan ya pasti kami panggil. Terlebih namanya sempat disebut di persidangan terdakwa lain karena diduga menerima uang Rp 2,5 miliar. Jadi pasti ditindaklanjuti,” ungkap Widyo.
Untuk diketahui, saat kasus ditangani KPK, Olly sudah masuk bidikan terlebih namanya disebut dalam sidang terdakwa Dedi Kusdinar, Andi Mallarangeng, dan Teuku Bagus M. Noor di Pengadilan Tipikor Jakarta, lantaran diduga menerima Rp. 2,5 miliar dari proyek Hambalang itu. Penyidik KPK juga menyita meja dan kursi saat menggeledah Olly di Jalan Reko.
Sebelumnya pemberitaan Olly Dondokambey sempat menjadi pusat perhatian saat Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI dari PDI Perjuangan menjadi saksi kasus suap Rp. 1,5 M proyek Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah (DPPID) dibidang transmigrasi Kemennakertrans dengan terdakwa Kabag Evaluasi Program dan Pelaporan Ditjen P2KT Kemennakertrans, Dadong Irbarelawan, di Pengadilan Tipikor.
Dalam persidangan, Olly menjelaskan mekanisme pengajuan dan pembahasan anggaran proyek tersebut sehingga akhirnya disetujui sebesar Rp. 500 M dalam rapat dengan perwakilan Kemenkeu.
Menurutnya, pembahasan anggaran proyek Rp. 500 miliar itu diusulkan pihak ditjen teknis terkait di Kemennakertrans dan Kemenkeu.
Nilai anggaran proyek diputuskan dalam rapat antara perwakilan pemerintah dan rapat 45 anggota Panja dan 2 perwakilan Banggar, yakni Olly dan Tamsil Limrung.
Olly membantah penentuan daerah yang berhak menerima proyek itu juga dibahas dalam rapat Panja dan Banggar.
Ia mengaku tidak tahu ada pertemuan antara Tamsil Limrung dan Djoko Sidik Pramono, yang saat itu menjabat Dirjen Pembinaan Pengembangan Masyarakat Kawasan Transmigrasi (Dirjen P2MKT) Kemenakertrans.
Ia juga mengaku tidak kenal pada Sindu Malik selaku orang yang disebut-sebut sebagai makelar proyek ini. “Tidak dapat laporan soal pertemuan dari Tamsil,” katanya.
Seusai bersaksi untuk terdakwa Dadong, tampak Sekjen PDI Perjuangan sekaligus Ketua fraksi PDI Perjuangan di DPR, Tjahjo Kumolo berbincang dengan Olly di depan pintu keluar ruang sidang.
“Temani Olly. Kan dia satu partai sama saya. Kebetulan habis rapat untuk ulang tahun partai, dan kebetulan lewat sini jadi saya mampir,” kata Tjahjo yang mengenakan batik coklat.
status Hambalang?
Kini Olly kembali menjadi pusat perhatian, saat namanya berkali-kali disebut dalam pemeriksaan kasus Hambalang. Mengenai dugaan keterlibatan Olly dalam kasus Hambalang, Komisi Pemberantasan Korupsi dalam waktu dekat akan segera diputuskan. “Minggu ini mungkin,” kata Wakil Ketua KPK, Bambang Widjojanto di kantornya, Jl HR Rasuna Said, Jaksel.
Nasib Olly memang makin santer berhembus dalam beberapa pekan terakhir ini. Terlebih setelah nama Olly kembali tersebut dalam vonis mantan Menpora Andi Mallarangeng. Olly dinyatakan menerima duit terkait proyek yang menghabiskan anggaran Rp. 2,5 T tersebut.
Penegasan ini sebenarnya juga sudah pernah disampaikan oleh mantan Ketua KPK Abraham Samad. Menurut Samad, ekspose untuk Olly telah dilakukan di tingkat satgas, tak perlu sampai pimpinan.
Alasannya, keterlibatan Olly di kasus Hambalang sudah jelas dari amar putusan Deddy Kusdinar, Teuku Bagus M Noor dan Andi Mallarangeng.
Sebelumnya Olly menjadi topik bahasan para pimpinan KPK.
Sebab, dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta terhadap terdakwa Teuku Bagus Mokhamad Noor, bekas petinggi PT Adhi Karya, Olly disebut menerima uang suap Rp 2,5 M terkait dengan pembangunan pusat olahraga Hambalang.
Vonis terhadap Teuku Bagus, menyebutkan Olly dalam kapasitasnya sebagai anggota Badan Anggaran DPR, terbukti menerima suap Rp 2,5 M. Penyuap Olly, yakni Teuku Bagus, memberikan uang kepada Olly agar perusahaannya mendapatkan proyek Hambalang.
Namun, pada Juni 2013, Olly membantah menerima duit suap saat diperiksa sebagai saksi dalam kasus Teuku Bagus.
Hingga kini Olly belum ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. September 2013 lalu, KPK menggeledah rumah Olly di Manibang, Kelurahan Malalayang Satu, Kecamatan Malalayang, Kota Manado, Sulawesi Utara.
Untuk itu, Bareskrim Mabes Polri sebaiknya segera mengambil alih penanganan kasus tersebut hingga tuntas.
Sehingga akan terbukti siapa yang salah dan siapa yang benar. (Berbagai Sumber)
.jpg)
COMMENTS