Belum Diselenggarakan, Anggaran Pilkada Manado Tinggal 2,6 Miliar

Mona Kloer. 

Manado - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulut Yessy Momongan mengisyaratkan pelaksanaan Pilkada Manado digelar Februari 2016, meskipun tanggal pencoblosan masih sementara dibahas. Kini menjadi kendala di KPU Manado, adalah terkait anggaran.

Saat ini dikabarkan KPU masih mengantongi sisa anggaran untuk Pilkada Manado yang harusnya digelar 9 Desember 2015 lalu, kurang lebih Rp2,6 miliar dari Rp20 miliar.

Hal ini terus menimbulkan pertanyaan dari berbagai kalangan terkait dengan penggunaan anggaran yang dialokasikan dari APBD 2015 untuk Pikada Manado yang pelaksanaannya sendiri batal dilaksanakan. Bahkan Anggota Komisi A Dekot Manado, Mona Kloer, merasa aneh dengan KPU Manado terkait penggunaan anggaran.

“Menurut saya ini sangat aneh, Pilkada Manado belum dilaksanakan dan ditunda, tapi anggarannya hampir habis. Ini patut dipertanyakan. Karena anggaran tersebut bersumber dari APBD yang dialokasikan untuk Pilkada Manado yang tidak jadi dilaksanakan pada 9 Desember lalu,” ujarnya di gedung Parlemen, Jl Balaikota Tikala, Kamis (21/1/16).

Politisi cantik ini juga menegaskan, dalam pembahasan dan persetujuan alokasi dana hibah yang diserahkan ke KPU Manado yang disepakati antara Dekot, Pemkot dan KPU, anggarannya untuk pelaksanaan Pilkada Manado bukan untuk Pilkada Sulut.

“Jika dipakai untuk Pilkada Sulut, maka penggunaan dana hibah itu tidak sesuai dengan peruntukkannya, sebagaimana kesepakatan awal. Ini yang patut dipersoalkan, dan saya meminta KPU Manado untuk diaudit,” tegas Kloer.

Sebelumnya, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Barang Milik Daerah (BPK-BMD) Manado, Manarsar Panjaitan, menegaskan bahwa dalam kesepakatan antara Pemkot manado bersama dengan KPU Manado, pelaporan atas realisasi dana Pilkada Manado yang dialokasikan sebesar Rp20 miliar yang bersumber dari APBD 2015, paling lambat harus dipertanggungjawabkan Maret 2016.

Menurut Panjaitan, jika anggaran Pilkada tersebut tidak terpakai secara keseluruhan, maka KPU Manado wajib mengembalikan anggaran sisa disertai pelaporan pemanfaatan dari dana yang dipakai. (tim)