Diduga Oknum Pejabat Desa Sunat Dana Duka

ilustrasi. 

Bolsel - Kinerja Sangadi (kepala desa) Desa Pilolahunga belakangan ini mulai menuai keluhan warganya. Warga mengaku kesal dengan ulah oknum sangadi tersebut, yang dituding kerap mengebiri santunan dana duka yang disalurkan Pemkab Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel), bagi warga yang berduka.

Seperti diutarakan sejumlah warga setempat kepada media ini baru-baru ini. Menurut mereka, praktik mengebiri santunan dana duka ini sudah dilakoni sang Sangadi semenjak dirinya menjabat sekitar tujuh tahun silam.  Potongan dana santunan duka yang dilakukan sang sangadi terbilang lumayan besar yakni lima ratus ribu hingga satu juta rupiah setiap penyaluran.

“Besaran dana duka yang diberikan Pemkab Bolsel adalah sebesar dua juta lima ratus ribu rupiah. Kami tentunya berharap akan menerima sesuai harapan. Tapi pada kenyataannya yang kami terima hanya sebesar dua juta rupiah. Bahkan ada yang mengaku, hanya menerima dana duka sebesar satu juta lima ratus ribu rupiah,” keluh mereka seraya meminta namanya dirahasiakan.

Jika memang penyaluran santunan dana duka ada pemotongan oleh Sangadi, menurut warga menuntut dasar aturannya, sehingga pemotongan tersebut tidak dianggap pungli alias pungutan liar. Sebab saat dikonfirmasi warga terkait pemotongan yang dilakukan, sang sangadi hanya menjelaskan dengan santai kalau potongan tersebut adalah untuk biaya administrasi.

“kalau ada dasar aturan minimal peraturan desa tentang pemotongan dana santunan duka, tentunya kami bisa menerima. Tapi kan sampai saat ini setahu kami tidak ada perdes yang mengatur tentang pemotongan tersebut. Selain itu, penyalurannya juga tidak pernah dibacakan oleh Sangadi. Padahal sesuai aturan penyaluran dana duka harus dibacakan oleh sangadi seusai ibadah pemakaman. Besarannya pun harus disebutkan sehingga proses penyalurannya transparan,” imbuh warga.

Terkait hal ini, warga berasumsi sang sangadi sudah banyak mengebiri dana-dana bantuan yang lain yang masuk ke desa. Sebab menurut warga jika dana duka saja dikebiri, apalagi dana bantuan lain yang nilainya lebih besar. Apalagi, kata warga, Bendahara desa yang seharusnya difungsikan sebagaimana mestinya, justru hanya dijadikan boneka oleh oknum sangadi. Selain itu, beberapa aparat desa sudah meminta mundur dari jabatannya, karna takut terlibat konspirasi penyalahgunaan bantuan anggaran desa.

“oleh sebab itu kami berharap Bupati Bolsel bisa mengevaluasi kembali jabatan sangadi desa Pilolahunga, karena beliau sudah menyalahgunakan kewenangannya. Kalau dana santunan duka saja dikebiri, bagaimana dengan dana ADD dan dana Ddes yang nilainya jauh lebih besar. Pasti dikebiri habis-habisan,” pungkas warga. (Red)