Ramdhani: Pemerintah Jangan Berikan Janji Palsu

Benny Ramdhani. 

Jakarta - Dalam Pertemuan dengan Komite 3 DPD RI dan Komisi 2 DPR RI, menyatakan setuju Honorer K2 untuk diangkat sebagai PNS. Bahkan Tandatangan persetujuanmu itu dalam bentuk MOU. Sikap Setuju juga sudah diinformasikan diberbagai media masa, sehingga berita persetujuan itu mendatangkan banyak pujian bagi bagi pemerintah.

Selang beberapa minggu, pengangkatan honorer K2 dibatalkan dan sikap setuju menjadi tidak setuju. Lalu pemerintah bicara tentang tidak adanya aturan yang bisa mendukung sikap setuju tersebut.

Terkait hal tersebut, Benny Ramdhani (Brani) selaku DPD RI perwakilan Sulawesi Utara angkat bicara. Menurutnya, pemerintah selalu menjanji honorer K2 dengan harapan palsu. Apalagi pemerintah bicara tentang Anggaran Negara  yang sulit mendukung sikap setuju itu dengan pengangkatan honorer K2 menjadi PNS.

"Hari ini, Rabu 10 Pebruari 2016, puluhan ribu para Tenaga Honorer K2 datang untuk menagih janji, karena mereka tahu seorang Pemimpin tidak ditakdirkan untuk menjadi Pemberi Harapan Palsu dan setiap Pejabat Publik tidak dilahirkan untuk berikap ambigu," tegas Ramdhani mantan anggota DPRD Sulut 3 periode itu, Rabu (10/02/2016) melalu via BBM.

Lanjutnya, jangan ceramahi Tenaga Honorer K2 tentang aturan. Lebih baik negara berkaca dan segera sadar, apakah memberi gaji Tenaga Honorer K2 yang sudah bekerja dan mulai mengabdikan dirinya  dengan memberikan pelayanan publik sejak 10 tahun, 20 tahun bahkan ada yang diatas 30 tahun lalu dengan gaji  yang sangat rendah jauh dibawah UMP adalah tindakan negara yang sudah sesuai Aturan?

"Jangan bohongi Tenaga Honorer K2 tentang ketidakcukpan Anggaran, karena yang dibutuhkan untuk membiayai Tenaga Honorer K2 jika mereka diangkat menjadi PNS, hanya sekitar Rp.24 Trilyun dari kurang Lebih  Rp.2 Ribu Trillyun Anggaran APBN dalam setiap tahunnya," jelas Pembina Ansor Sulut itu seraya menambahkan, Tenaga Honorer K2 hanya menuntut keadilan. Hak mereka untuk menjadi PNS selalu dirampas dalam setiap rekrutmen PNS oleh mereka yang lebih dekat dengan kekuasaan. Baik karena bagian dari keluarga atau berjasa saat pemenagan Pilkada. Atau oleh mereka yang memiliki uang, yang menjadikan sogok dan suap sebagai cara termudah untuk mendapatkan PNS sebagai jaminan masa depannya.

"Jadi jujurlah kepada Tenaga Honorer K2. Kuncinya bukanlah masalah aturan atau beban pembiayaan. Tapi sejauhmana negara memiliki niat baik dan keberpihakan kepada keadilan," tukas Brani yang selalu Akrap dengan Kuli tinta. (Red)