March 01, 2016

Anggota DPD RI Kecam Pernyataan Cahyo Terkait DOB

Benny Rhamdani. 
Manado - Terkait Dengan Pernyataan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Cahyo Kumolo tentang moratorium Daerah Otonom Baru (DOB) membuat gerah Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, khususnya Komite I.

Sebagai alat kelengkapan yang diantaranya membidangi pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, Komite I bahkan mengilustrasikan pernyataan Cahyo ibarat melempar granat.

Protes terhadap pernyataan yang dinilai sepihak tersebut dilontarkan Wakil Ketua Komite I DPD RI Benny Rhamdani, saat pertemuan tripartit antara DPR RI, DPD RI, dan pemerintah yang diwakili oleh Dirjen OTDA Kemendagri, Soni Sumarsono, beberapa waktu lalu.

"Waktu itu saya minta saudara Dirjen, tolong beri penjelasan berkaitan dengan statement Menteri (Cahyo Kumolo) yang menyatakan moratorium. Nah, saya bahkan ilustrasikan pernyataan Menteri itu ibarat melempar granat," jelas Benny melalui sambungan telepon, Senin (29/2/2016).

Dia menjelaskan, sekalipun kekuatan 'granatnya' low eksplosif, namun faktanya telah menimbulkan kegaduhan masyarakat di daerah dan gejolak politik di tingkat lokal. Jika hal ini terus bergulir menjadi bola liar, dikhawatirkan berdampak pada akumulasi gejolak politik nasional.

Menurut dia, DOB dan pemekaran daerah itu jelas-jelas merupakan aspirasi masyarakat di daerah. Benny menyesalkan pernyataan Mendagri dinilai sepihak dan terlalu gegabah.

Sesuai amanat UUD 1945 Pasal 18 (b) ayat 1 dan 2, menurut dia pembahasan masalah DOB dan pengambilan keputusannya dibahas dan diputuskan secara tripartit antara DPR, DPD, dan pemerintah.

"Itu undang-undang. Artinya rapat tripartit saja baru dilakukan minggu kemarin, dia (Cahyo Kumolo) sudah bicara moratorium," tandas Benny.

Kritik tegas juga dilayangkannya terhadap sikap menutup aspirasi daerah tentang pemekaran. Sikap politik pemerintah untuk mengambil posisi moratorium terhadap DOB, sebagai tanda ketidakpahaman terhadap tujuan dan arah pembangunan, khususnya yang berkaitan dengan dimensi pemerataan pembangunan serta memperpendek rentang kendali pemerintahan.

"Semua dari dimensi itu kan tujuannya adalah kesejahteraan masyarakat. DOB itu adalah solusi melihat kondisi dan Indonesia sebagai negara yang sangat luas wilayahnya, dan besar jumlah penduduknya, kaya SDA-nya," ulas anggota DPD RI Dapil Sulawesi Utara ini.

Di beberapa wilayah, khususnya timur Indonesia, merupakan daerah perbatasan kepulauan, yang secara geografis merupakan daerah yang sulit dijangkau oleh pemerintah dalam melaksanakan pelayanan publik.

Fakta-fakta empiris seperti itu semestinya negara harus hadir dalam melaksanakan pengelolaan daerah.

Masih dalam bahasan rapat tripartit lalu, Komisi II DPR RI bersama Komite I DPD RI akhirnya sepakat menolak moratorium. Seluruh usulan yang diterima kedua lembaga wakil rakyat periode 2009-2014 hingga periode sekarang akan diproses dan masuk dalam agenda pembahasan.

Benny Rhamdani yang juga Ketua Panja Pemekaran Daerah DPD RI pun menolak kalau perekonomian dan keuangan negara yang disebut belum cukup menjadi alasan seperti yang dilontarkan pemerintah.

Sokongan dana triliunan yang dikucurkan pemerintah terhadap BUMN dinilai kurang efektif. Sebabnya, banyak BUMN yang justru tidak mendatangkan keuntungan sesuai yang diharapkan.

"Alasan keuangan itu kan alasan klasik. Sekarang saya tanya, dalam APBN 2016 berapa triliun yang dianggarkan oleh negara untuk men-support BUMN-BUMN? Sementara banyak dari BUMN ini yang kinerjanya buruk yang tidak memberi keuntungan kepada negara tapi menghabiskan uang negara. Masa untuk kepentingan daerah seperti yang saya sampaikan tadi koq negara bicara untung rugi?" ujarnya.

Infomasi saja, di Sulawesi Utara setidaknya ada empat usulan DOB yang sedang berproses. Keempat daerah tersebut adalah Provinsi Bolaang Mongondow Raya, Kota Langowan, Kabupaten Talaud Selatan, dan Kota Tahuna. (Red)

BAGIKAN KE:

PENULIS :

0 komentar: