Bahas Prolegda, Biro Hukum Target Pertama Baleg

BADAN Legislasi (Baleg) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Utara (Sulut) mulai menseriusi pembahasan 16 rancangan peraturan daerah yang menjadi isi dari Prolegda 2016.

Mengawalinya, Biro Hukum Pemprov Sulut dipastikan menjadi target pertama untuk sinkronisasi informasi demi pembahasan.

Ketua Baleg, Boy Tumiwa menjelaskan sesuai keputusan rapat Baleg, pertemuan dengan Biro Hukum Pemprov Sulut akan digelar Jumat (18/3/2016). Tujuannya untuk mendapatkan informasi yang mendetail terkait ranpreda yang menjadi prioritas pemerintah.

“Pada rapat Jumat nanti akan mendengarkan kesiapan mengenai tujuh Ranperda dari pihak eksekutif dalam hal ini biro hukum. Tujuannya guna mendengarkan mana yang akan kita dahulukan dari yang eksekutif. Jadi kita akan tunggu di rapat Jumat,” ujar Tumiwa disela-sela Rapat Baleg, Rabu (16/03/2016).

Lanjut diinformasikannya, dalam durasi tiga bulan kedepan ada sekitar lima ranperda inisatif yang bakal didorong jadi prioritas. Diantaranya, Ranperda tentang BUMD, fakir miskin,  bahasa dan budaya, juga minuman keras. Diakui pula, kebijakan untuk melihat prioritas didasari banyaknya ranperda yang harus dituntaskan di tahun 2016 ini.

“Memang ini hal yang luar biasa Ranperda yang banyak. Tapi dengan semangat yang baru ini saya rasa bisa. Harus optimis karena kalau tidak optimis susah kita untuk bekerja,” ujarnya.

Hal tersebut senada dengan usulan personil Baleg, Fanny Legoh untuk mendahulukan ranperda yang menjadi prioritas.

“Jangan dulu terlalu banyak yang kemudian ini tidak memiliki kualitas,” seru Legoh.