Dikatakannya, pemberian penghargaan kepada pemerintah provinsi maupun kabupaten dan kota baik itu dalam bentuk Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Wajar Dengan Pengecialian (WDP) serta disclaimer harus diteliti lagi keabsahannya. Apalagi saat ini nama ketua BPK RI ikut terseret dalam permainan illegal tingkat dunia yakni Panama Papers, yang secara tegas telah ikut mempengaruhi kinerja lembaga tersebut. .
“Pemberian opini LHP dari BPK untuk penilaian atas keberhasilan pemerintah dalam mengelola mengelola keuangan daerah harus dipending dulu, mengingat saat ini nama ketua BPK yang tengah terseret kasus Panama Papers,” ujarnya.
Selain itu, Massie yang juga selaku Pengamat politik dan Peneliti Komite Pemilih Indonesia (TePi) itu menuturkan, penganugerahan opini LHP kepada daerah-daereah harus dievaluasi. Pasalnya, bercermin dari beberapa daerah lainnya ternyata ada pejabat kepala daerah baik itu gubernur, bupati maupun walikota yang terbukti terlibat korupsi, tetapi masih diberikan penghargaan dalam bentuk opini WTP dari BPK, misalnya Gubernur Riau dan Sumut.
“Dengan pemberian WTP harus benar-benar akurat, jangan hanya unhtuk mengelabui masyarakat,” tegas Massie.
Menyentil pengelolaan keuangan di Sulut yang beberapa kali menerima WTP, Massie ikut pula mempertanyakan apakah penghargaan tersebut memang bersih, ataukah ini hanya sebuah rekayasa. Untuk itu kata dia, demi membuktikan keakuratan penilaian, BPK sebaiknya menggandeng KPK, OJK, PPATK, dan Kementerian Keuangan. “Sebab empat lembaga ini kredilitasnya tak dapat diragukan lagi,” tutupnya.(Tim)
COMMENTS