Rocky Wowor : 2018 Petani Diprioritaskan, Ini Pesan Ketua HKTI

Gubernur Sulut, Olly Dondokambey Seriusi Sektor Pertanian (foto:ist)

Manado - Sekertaris Komisi II, Rocky Wowor mengatakan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2018 akan fokus kepada sektor pertanian.

Hal itu dibeberkan Legislator dapil Bolmong mengingat saat ini Gubernur Sulut tengah mengenjot peningkatan ekonomi di sektor Perekonomian.

"Untuk tahun anggaran 2018, akan menjadi tahunnya petani Sulut karena itu lewat komisi dan fraksinya akan memberi perhatian khusus dalam penataan APBD Induk 2018 yang akan dibahas dalam waktu dekat ini," kata Wowor, Senin (9/10/2017) siang diruang kerjanya.

Rocky juga mengatakan sektor pertanian memang sudah menjadi perhatian. Karena hal itu tertuang dalam Program Operasi Daerah Selesaikan Kemiskinan (ODSK).

"Pemberian traktor pertanian, penambahan oplah bibit pertanian sampai pada bantuan pupuk. Ini karena Pak Olly sadar betul dan mencintai pertanian dan program kerja yang telah digenjot secara perlahan akan menghasilkan perubahan taraf hidup petani," kata Wowor.

Sementara itu, Ketua Himpunan Kelompok Tani Indonesia (HKTI) Sulut Melkie Suawah sangat mengpresiasi kabar tersebut.

Mengingat dari data Kementrian Pertanian, setidaknya ada 267.000 hektare lahan pertanian yang terdiri dari padi dan jagung.

Luas perkebunan kelapa di Sulut tercatat 267.435 ha, dimana areal terluas di Minahasa Utara dan Minahasa Selatan.

Dimana potensi untuk lahan jagung di Sulut—termasuk di lahan perkebunan kelapa—sekitar 300.000 ha, dengan luas tanam jagung sekitar 125.000 ha dengan luas panen 80.885 ha dan produktivitas rata-rata sekitar 3,71 ton/ha, sehingga total produksi sekitar 300.490 ton.

"Ujung tombak berjalan tidaknya program pertanian adalah para penyuluh pertanian. Peran para penyuluh ini sebagai jembatan program pemerintah ketingkat petani pedesaan. Makanya kesejateraan penyuluh diperhatikan," saran Suawah.

Melkie menambahkan siklus dari penyuluh ini harus diperhatikan. Pemerintah susun program kerja dan penyediaan anggaran lewat instansi terkait dimana penajaman ini dilakukan lewat para penyuluh yang akan dijalankan petani.

"Tapi bagaimana ini dapat jalan jika kemudian jumlah penyuluh sedikit dan minimnya anggaran kesejahteraan penyuluh. Karena banyak penyuluh mengeluh," tegasnya. (Arman)