RAPBD 2018 : Penanggulan Kemiskinan 48 M, Pembangunan Anjungan Taman Mini di Jakarta 60 M

Gubernur Sulut, Olly Dondokambey (Foto: Istimewah)

Manado - Dalam Rapat Paripurna, senin (06/11/2017) Gubernur Sulut, Olly Dondokambey sampaikan Rancangan Anggaran Pendapatan Daerah (RAPBD) 2018 didepan para wakil rakyat (Anggota DPRD)

Dalam pemaparannya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulut mencanangkan 10 program unggulan setelah ditetapkannya Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

10 program tersebut diatarannya, Pendanaan bagi penanggulangan kemiskinan dan pengangguran sebesar Rp 48 Miliar, Pembangunan pendidikan Rp 214 Miliar, Pembangunan Kesehatan 12 Miliar, Revolusi Mental dan Reformasi Birokrasi 144 Miliar, Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Rp 878 Miliar, Kedaulatan Pangan (pertanian, perkebunan, perikanan dan kelautan) Rp 24 Miliar, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Rp 16 Miliar, Peningkatan daya saing investasi Rp 25 Miliar, Pembangunan Pariwisata Rp 11 Miliar, dan Pengelolaan bencana dan Mitigasi Iklim 16 Miliar.

Dari 10 program yang sudah disebutkan, Pemprov juga mengalokasikan dana cadangan untuk pembangunan anjungan di Taman Mini Indonesia Indah (TMII) di Jakarta sebesar Rp 60.500.000.000 hingga 2019.

"Selain pendanaan bagi progran prioritas daerah, pemerintah juga ingin mengusulkan Ranperda bagi peningkatan dan pengoptimalkan fungsi dan peran anjungan daerah TMII," kata Gubernur Sulut, Olly Dondokambey.

Gubernur juga menambahkan alokasi dana itu, guna menjadikan anjungan daerah di TMII sebagai tempat kegiatan pelestarian budaya, pendidikan wawasan kebangsaan serta cinta tanah air dan wahana perekat persatuan dan kesatuan bangsa indonesia.

"Hal ini tentu membutuhkan masukan, pembahasan dan penetapan dari pimpinan dan anggota dewan yang terhormat," terang politisi partai Wong Cilik (PDIP-red).

Sementara itu, Anggota Komisi III DPRD Sulut, Juddy Moniaga setelah Paripurna itu mengatakan ianggaran gabungan dari Pemerintah Kota dan Kabupaten serta Pemprov Sulut untuk pembangunan anjungan.

"Untuk pembangunan anjungan di TMII di Jakarta, disanakan sudah menjadi icon nasional. Kita anggota dewan menunjang itu dalam rangka salah satu untuk promosi," kata politisi Partai Gerindra.

Menurut Moniaga Anggaran pembangunan anjungan TMII tidak dituangkan dalam Pembangunan Pariwisata pada 10 program karena ada juga anggaran dari Pemerintah Kabupaten/Kota.

"Karena Kabupaten Kota juga ada tempat disitu (TMII)," jelasnya.

Setelah menyampaikan RAPBD 2018  pada rapat paripurna direncanakan pembahasan akan dilakukan langsung oleh komisi-komisi yang terkait di lembaga legislatif Sulut. (Arman)