Alumni UGM di Sulut dan Senator Ini Gelar FGD Bahas Problematika Pariwisata Nyiur Melambai

Saat Salah Satu Awak Media Memberikan Pertanyaan

Manado - Pariwisata Sulawesi Utara (Sulut) menjadi pembahasan hangat dalam kegiatan Focus group discussion (FGD) yang digelar di kantor DPD RI Perwakiln Sulut, kecamatan Tikala, kamis (28/12) sore tadi.

FGD yang digelar Forum Wartawan DPRD (Forward) Sulut, bekerjasama dengan Alumni UGM di Sulut (KAGAMA) serta Anggota DPD RI Perwakilan Sulut,  Ir Marhany Pua banyak menyentil sejumlah persoalan terkait Pariwisata.

Pengamat Politik Pemeritahan, Taufik Tumbelaka menilai pariwisata di Nyiur Melambai bak kapal tak memiliki nahkoda karena tak memiliki tujuan yang jelas.

"Pariwisata yang ada di Sulut tak memiliki arah karena sampai saat ini belum bisa di rasakan oleh masyarakat kecil atau Wong Cilik," ujar Tumbelaka, selaku narasumber pada kegiatan tersebut.

Tumbelaka memberikan contoh kota Jogja menurutnya ada perbedaan yang signifikan dengan Provinsi Sulut dalam mengelolah sektor pariwisata.

"Di Jogja para wisatawan yang ada di Hotel datang berbelanja pada pedagang kecil, dengan harga yang relatif murah, jadi ada sinergitas antara pemodal dengan masyarakat," terangnya.

Terlebih menurut Tumbelaka, Turis yag datang di Sulut capai 100.000 tapi tak menyetuh kalangan bawah sedangkan di Kota Jogja ada kawasan kampung Sosrowijayan/Malioboro yang kunjungan wisatawan capai 1.000.000 pertahun dan sangat bermanfaat bagi masyarakat kecil.

"Apa lagi soal ornamen budaya. Kalau disana (Jogja) orang sudah tahu ini Jogja karena ada identitasnya, tapi di Sulut tak ada ornamen yang menyatakan ini Sulut. Orang berani bayar mahal hanya untuk melihat nilai-nilai budaya dan adat," jelasnya.

Sementara itu, Anggota DPD RI Ir Marhany Pua mengatakan Sulut seperti kehilangan icon, meski sebenarnya ada Taman Laut Bunaken yang dulu sangat di digemari sampai tingkat internasional.

"Sulut kehilangan Icon, Bunaken banyak problematika dari kerusakan Trumbu karang sampah. Sejak di kelolah Pemerintah Pusat kurang diperhatikan contohnya jalan nasional karena tidak ada anggaran turun jadi tidak terawat," kata Marhany kepada awak media.

Meski begitu, Marhany mengatakan Pemerintah Pusat sudah menyerahkan Bunaken kepada Pemerintah Provinsi dan itu sudah finis.

"Bunaken memang butuh perhatian bersama, Kita akan terus dorong potensi pariwisata terlebih yang ada di Kepulauan," tegas Marhany sembari mengaku pernah menjadi wartawan saat kuliah. (Arman)