Manado - Penyandang tuna netra, tuna rungu dan tuna daksa di Sulawesi Utara (Sulut) peringati hari Disabilitas Internasional pada hari minggu (03/12) dengan mendatangi Kantor gedung wakil rakyat, lantaran kurangnya perhatian dari Pemerintah Provinsi (Pemprov).
Kedatangan para Penyandang Disabilitas, senin (04/12) kemarin, dikawal langsung oleh DPD Persatuan Tuna Netra Indonesia (Pertuni) Sulut, guna menyampaikan gundah gelisah para Disabilitas di Sulut.
Dalam pertemuan tersebut, Para penyandang Disabilitas nyatanya capai angka 4.000. Namun, banyaknya Penyandang, dinilai tak mendapatkan perhatian dari Pemprov Sulut.
"Peyandang Disabilitas sesuai data yang kami peroleh hampir empat ribu di sulut. Kami tidak merasa kalau penyandang cacat mendapat perhatian dari pemerintah. Sehingga kami ingin menanyakan kepada anggota DPRD apakah Disabilitas ada perhahatian dari pemerintah yang di anggarkan melalui APBD, " tanya Wakil ketua DPD Pertuni Sulut Ajis Ismail.
Tak hanya itu, menurut Ajis, Para penyandang selalu dianggap mengurangi nilai estetika kota. Namun, persepsi itu tak kunjung dihadiahi solusi dari pemerintah.
"Selama ini kami dianggap mengganggu keindahan kota tetapi anehnya, Pemprov tidak mencari solusi untuk menangani penyandang ini," jelas Ajis.
Tak hanya itu saja, Perhatian Pemerintah dinilai tak dirasakan melalui pekerjaan. Meski UU No 8 tahun 2016 tentang penyandang Disabilitas kedudukannya sebagai subjek (diakui keberadaannya) yaitu manusia bermartabat yang memiliki hak yang sama dengan warga negara lainnya.
"Penyandang Disibilitas jangan pandang sebelah mata, khususnya dalam lapangan pekerjaan, kalau yang sarjana di ikutkan dalam CPNS, sedangkan yang tidak dibuatkan rumah kreativitas," ujar Ketua DPC Pertuni Mitra, Steven Koas.
Menanggapi yang disampaikan oleh penyandang Disabilitas, Legislator Sulut Amir Liputo menyampaikan kepada Pimpinan guna menindaklanjuti persoalan tersebut untuk membicarakan dengan Dinas Sosial.
"Kami mohon maaf, nanti akan kami bicarakan dengan dinas Sosial. Ini menjadi catatan kami, karena setiap kali pembahasan kami selalu memprioritaskan masyarakat yang kurang mampu," jelas Liputo, sembari mengatakan kalau di tahun 2018 akan diusahakan anggaran Disabilitas.
Terkait penyandang Disabilitas yang ingin mengikuti CPNS, Politisi PKS ini berjanji akan menyampaikan untuk di rekrut sebagaimana yang tertuang dalam undang-undang.
"Tahun ini penerimaan CPNS belum ada, dan itu merupakan kewenangan Pusat. Kalau ada penerimaan CPNS, nanti kami akan sampaikan kalau penyendang Disibilitas harus diakomodir sebagai keterwakilan," tandas Liputo. (Arman)
.jpg)
COMMENTS