SULUT, FokusManado.com - Anggota DPRD Provinsi Sulut Komisi I Fraksi Demokrat, Ronald Sampel tegas menyampaikan jangan ada politisasi dalam penyaluran bantuan maupun pembangunan infrastuktur yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dalam tahun politik di depan, pemerintah harus netral.
"Kita (Ronald Sampel,red) ingin mengingatkan, tahun depan merupakan tahun politik jadi saya minta agar pemerintah Provinsi Sulut harus netral, jangan mempolitisasi dalam hal penyaluran bantuan maupun pembangunan infrastuktur di lapangan," tegas Ronald Sampel.
Menambahkan, Ronald Sampel mengharapkan Pemerintah harus berlaku adil, jangan malah masyarakat dikelompokkan pemerintah dalam hal menyaluran anggaran bantuan maupun pembangunan karena ada tekanan-tekanan politik yang mengakibatkan terjadinya kesenjangan di masyarakat.
"Kita harapkan pemerintah harus adil, jangan malah pemerintah turut andil mengelompokan masyarakat hingga jadi kesenjangan di masyarakat cuma karena tekanan politik," ujar kader Demokrat Nusa Utara ini.
Mengakhiri, Ronald Sampel kembali mengingatkan kalau anggaran itu di dapat dari seluruh masyarakat Sulut, di kelola oleh Pemerintah Sulut yang adalah masyarakat Sulut oleh sebab itu juga harus dirasakan oleh seluruh masyarakat Sulut bukan hanya oleh sebagian masyarakat Sulut hanya karena ada kepentingan-kepentingan tertentu.
"Jadi kita(Ronald Sampel,red) hanya ingin mengingatkan klo anggaran yang di kelola oleh pemerintah, pemerintah itu masyarakat dan dikumpul dari pajak masyarakat, jadi harus dirasakan oleh seluruh masyarakat Sulut; dan kita(Ronald Sampel,red) yakin Pemerintahan OD-SK bisa menjalankan itu," pungkas Ronald Sampel.//**(Wirabuana)
"Kita (Ronald Sampel,red) ingin mengingatkan, tahun depan merupakan tahun politik jadi saya minta agar pemerintah Provinsi Sulut harus netral, jangan mempolitisasi dalam hal penyaluran bantuan maupun pembangunan infrastuktur di lapangan," tegas Ronald Sampel.
Menambahkan, Ronald Sampel mengharapkan Pemerintah harus berlaku adil, jangan malah masyarakat dikelompokkan pemerintah dalam hal menyaluran anggaran bantuan maupun pembangunan karena ada tekanan-tekanan politik yang mengakibatkan terjadinya kesenjangan di masyarakat.
"Kita harapkan pemerintah harus adil, jangan malah pemerintah turut andil mengelompokan masyarakat hingga jadi kesenjangan di masyarakat cuma karena tekanan politik," ujar kader Demokrat Nusa Utara ini.
Mengakhiri, Ronald Sampel kembali mengingatkan kalau anggaran itu di dapat dari seluruh masyarakat Sulut, di kelola oleh Pemerintah Sulut yang adalah masyarakat Sulut oleh sebab itu juga harus dirasakan oleh seluruh masyarakat Sulut bukan hanya oleh sebagian masyarakat Sulut hanya karena ada kepentingan-kepentingan tertentu.
"Jadi kita(Ronald Sampel,red) hanya ingin mengingatkan klo anggaran yang di kelola oleh pemerintah, pemerintah itu masyarakat dan dikumpul dari pajak masyarakat, jadi harus dirasakan oleh seluruh masyarakat Sulut; dan kita(Ronald Sampel,red) yakin Pemerintahan OD-SK bisa menjalankan itu," pungkas Ronald Sampel.//**(Wirabuana)
COMMENTS