SULUT, FokusManado.com - Anggota Komisi III DPRD Provinsi Sulawesi Utara Fraksi PDI Perjuangan Toni Supit tegas menyampikan bahwa ibu Linda Wantania tidak cocok menjabat sebagai Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Sulawesi Utara karena terlalu memandang simple/gampang terkait dengan besarnya anggaran di internal dinas berbanding terbalik dengan anggaran pada fasilitas-fasilitas penunjang kelayakan angkutan berkendara yang mana berkaitan erat dengan keselamatan angkutan baik darat, laut dan lain sebagainya.
"Saya menganggap bahwa Ibu (Linda Wantania,red) tidak cocok untuk menjabat Kepala Dinas di Dinas Perhubungan Provinsi. Ibu kadis terlalu memandang simple/gampang terkait dengan penganggaran internal dinas yang begitu besar dibandingkan anggaran fasilitas-fasilitas sangat terkait dengan keselamatan angkutan berkendara baik darat, laut dan lain-lain," Tegas Toni Supit dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) pada selasa(5/11/2019).
Di sampaikan juga menurut Toni Supit bahwa Kepala Dinas Perhubungan Provinsi tidak bisa menetapkan Skala Prioritas dan membagi anggaran secara proporsional. Dalam anggaran yang di tata, anggaran internal jauh lebih besar dari pada anggaran untuk rambu-rambu lalu lintas, marga jalan dan lain-lain dimana itu sangat berhubungan dengan keselamatan angkutan darat, laut dan lain-lain.
"Saya (Toni Supit,red) tidak pernah bilang bahwa anggaran internal itu tidak cocok atau tidak baik, tetapi saya bilang perlu ada skala prioritas dan perlu dibagi secara proporsional; saya melihat anggaran internal lebih besar daripada anggaran rambu-rambu, marka jalan dan lain-lain yang mana itu sangat berhubungan dengan keselamatan angkutan darat, laut dan lain-lain," ujar Putra Nusa Utara PDI Perjuangan ini.
Tony supit juga menambahkan agar kiranya jembatan timbang bisa di aktifkan kembali setidaknya bisa dikoordinasi yang baik dengan pemerintah pusat karena jembatan timbang adalah salah satu urat nadi dari keselamatan berlalu lintas dan juga uji emisi bisa dikoordinasikan juga, dimintakan ke pemerintah pusat. Jangan malah berlindung pada undang-undang yang mengatur terkait perbedaan antara kewenangan pemerintah pusat dn pemerintah daerah.
"Saya berharap jembatan timbang bisa di koordinasikan ke pemerintah pusat karena Jembatan Timbang adalah salah satu urat nadi dari keselamatan berlalu lintas; untuk uji emisi itu tidak mahal, koordinasikan dan mintakan ke pemerintah pusat pasti di bisa kasih, jangan malah berlindung pada undang-undang kekewengan pemerintah pusat dan daerah," menurut mantan Bupati Sitaro 2 periode ini.
Mengakhiri pernyataannya Toni Supit mencontohkan permasalah yang terjadi terkait tidak diaktifkannya jembatan timbang dan dilakukannya uji emisi. seperti chassis truk yang dimodifikasi lewat di perpanjang, bak truk yang di tinggikan serta kapasitas muatan yang sudah melebihi. Ada pun gas buangan yang sangat banyak dari kendaraan seperti truk dan bus sehingga menutupi kendaraan yang berada di belakangnya yang bisa yang sering menyebabkan terjadinya kecelakaan. Sembari juga mengucapkan permohonan maaf jika ada kata kata beliau yang menyinggung atau ada yang tersinggung.
"Kita melihat mobil angkutan kita (truk,red), chassis sudah di tambah panjang kemudian kas bak truk itu sudah di tambah tinggi. Muatannya minta ampun, sudah sangat melebihi; banyak kali ketida berkendara saya mengikuti bus dari belakang asapnya minta ampun banyaknya. Banyak sekali kecelakaan lalu lintas terutama kendaraan sepeda motor dikarenakan saat ingin melewati baik truk atau bus tidak bisa melihat karena pekatnya asap. Hingga menjadikan ini semua masalah; jadi mohon maaf jika ada lebih kata yang menyinggung atau tersinggung," Pungkas Toni Supit.**//(Wirabuana)
"Saya menganggap bahwa Ibu (Linda Wantania,red) tidak cocok untuk menjabat Kepala Dinas di Dinas Perhubungan Provinsi. Ibu kadis terlalu memandang simple/gampang terkait dengan penganggaran internal dinas yang begitu besar dibandingkan anggaran fasilitas-fasilitas sangat terkait dengan keselamatan angkutan berkendara baik darat, laut dan lain-lain," Tegas Toni Supit dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) pada selasa(5/11/2019).
Di sampaikan juga menurut Toni Supit bahwa Kepala Dinas Perhubungan Provinsi tidak bisa menetapkan Skala Prioritas dan membagi anggaran secara proporsional. Dalam anggaran yang di tata, anggaran internal jauh lebih besar dari pada anggaran untuk rambu-rambu lalu lintas, marga jalan dan lain-lain dimana itu sangat berhubungan dengan keselamatan angkutan darat, laut dan lain-lain.
"Saya (Toni Supit,red) tidak pernah bilang bahwa anggaran internal itu tidak cocok atau tidak baik, tetapi saya bilang perlu ada skala prioritas dan perlu dibagi secara proporsional; saya melihat anggaran internal lebih besar daripada anggaran rambu-rambu, marka jalan dan lain-lain yang mana itu sangat berhubungan dengan keselamatan angkutan darat, laut dan lain-lain," ujar Putra Nusa Utara PDI Perjuangan ini.
Tony supit juga menambahkan agar kiranya jembatan timbang bisa di aktifkan kembali setidaknya bisa dikoordinasi yang baik dengan pemerintah pusat karena jembatan timbang adalah salah satu urat nadi dari keselamatan berlalu lintas dan juga uji emisi bisa dikoordinasikan juga, dimintakan ke pemerintah pusat. Jangan malah berlindung pada undang-undang yang mengatur terkait perbedaan antara kewenangan pemerintah pusat dn pemerintah daerah.
"Saya berharap jembatan timbang bisa di koordinasikan ke pemerintah pusat karena Jembatan Timbang adalah salah satu urat nadi dari keselamatan berlalu lintas; untuk uji emisi itu tidak mahal, koordinasikan dan mintakan ke pemerintah pusat pasti di bisa kasih, jangan malah berlindung pada undang-undang kekewengan pemerintah pusat dan daerah," menurut mantan Bupati Sitaro 2 periode ini.
Mengakhiri pernyataannya Toni Supit mencontohkan permasalah yang terjadi terkait tidak diaktifkannya jembatan timbang dan dilakukannya uji emisi. seperti chassis truk yang dimodifikasi lewat di perpanjang, bak truk yang di tinggikan serta kapasitas muatan yang sudah melebihi. Ada pun gas buangan yang sangat banyak dari kendaraan seperti truk dan bus sehingga menutupi kendaraan yang berada di belakangnya yang bisa yang sering menyebabkan terjadinya kecelakaan. Sembari juga mengucapkan permohonan maaf jika ada kata kata beliau yang menyinggung atau ada yang tersinggung.
"Kita melihat mobil angkutan kita (truk,red), chassis sudah di tambah panjang kemudian kas bak truk itu sudah di tambah tinggi. Muatannya minta ampun, sudah sangat melebihi; banyak kali ketida berkendara saya mengikuti bus dari belakang asapnya minta ampun banyaknya. Banyak sekali kecelakaan lalu lintas terutama kendaraan sepeda motor dikarenakan saat ingin melewati baik truk atau bus tidak bisa melihat karena pekatnya asap. Hingga menjadikan ini semua masalah; jadi mohon maaf jika ada lebih kata yang menyinggung atau tersinggung," Pungkas Toni Supit.**//(Wirabuana)
COMMENTS