Disambut baik Camat Aertembaga Rolien Dipan S. Sos, kegiatan Reses Ketua Fraksi NasDem DPRD Sulut ini dihadiri ratusan masyarakat dan juga para pejabat Kelurahan yang ada di Kecamatan Aertembaga, serta pimpinan DPRD Kota Bitung.
Dalam pelaksanaan kegiatan tersebut, banyak aspirasi yang dilontarkan, diantaranya yaitu terkait permasalahan lahan kantor Kelurahan, bantuan tidak sesuai dengan peruntukannya, pendidikan, jalan, Warga Negara Asing (WNA) dan lain sebagainya yang ada di Kota Bitung.
Menanggapi semua aspirasi dari masyarakat, Nick Adicipta Lomban menuturkan, bahwa mengenai permasalahan tanah ini, setelah masa reses berakhir, akan segera dirapatkan dengan fraksi dan staf ahli NasDem, untuk melihat asas hukum dan kewenangannya.
“Mengatasi permasalahan tanah ini, memang gampang-gampang susah. Banyak tantangan. Jadi, apa yang sudah disampaikan mengenai permasalahan tanah, setelah reses-reses ini akan kami rapatkan bersama di fraksi. Saya pribadi bersama tenaga ahli, untuk kemudian kami lihat asas-asas hukum yang terkait tentang itu. Kemudian, kewenangan-kewenangannya seperti apa, agar kami tidak salah menanggapi. Kemudian, kami juga akan berkoordinasi dengan Pemerintah Kota, dalam hal ini Wali Kota dan jajarannya, dan juga Pemerintah Provinsi, termasuk didalamnya BPN/ATR,” tutur Politisi NasDem ini.
Dikatakan Nick, selaku anggota DPRD Sulut, secara pribadi dirinya akan berkomunikasi dengan Wali Kota Bitung untuk menjawab permasalahan tanah dan aset-aset.
“Yang saya lihat adalah kebanyakan permasalahan yang berhubungan dengan Kota Bitung dan bukan jobnya Provinsi. Tapi berhubungan dengan infrastruktur seperti jalan. Sebagai contoh, jalan Sarundayang, iru merupakan kewenangan Provinsi. Nanti akan dilihat, jalan yang disampaikan adalah kewenangan Kota, akan ditindaklanjuti. Yamg pasti, semua aspirasi yang ada ini, pasti akan ditindaklanjuti. Tetapi memang, kalau bicara APBD baik Provinsi maupun Kota Bitung, kita punya keterbatasan. Semuanya akhirnya kembali sesuai dengan kemampuan daerah, Provinsi atau Kota. Yang pasti harus ada skala prioritas didalamnya,” kata Putra Wali Kota Bitung ini.
Terkait masalah tidak adanya Tower sebagai penghubung komunikasi, Nick menyampaikan akan berkomunikasi dengan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (KSDA) dan tentunya berkoordinasi dengan dinas terkait di Kota Bitung dan Provinsi Sulut.
Begitupun dengan permasalahan air bersih, WNA, lampu jalan, rumah nelayan, Nick menyebutkan akan menindaklanjuti semuanya itu dan berkoordinasi dengan Permerintah Provinsi Sulawesi Utara serta Kota Bitung.
“Semoga apa yang disampaikan bapak/ibu, saya lihat ini paling banyak kewenangan Kota Bitung, nanti juga secara tertulis akan saya sampaikan kepada Wali Kota Bitung. Jangan sampai permasalahan ini sama seperti mereka katakan hanya sampai dikulit air, permasalahan yang didalam tidak ketahuan. Nah, itu juga jadi tanggung jawab saya. Karena mengawal pemerintahan Kota Bitung, sebagai anak juga kepada orang tua, saya harus kawal. Tetapi juga sebagai anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara, tanggung jawab saya, ada di provinsi sana, tapi juga dapil saya, otomatis mitra kerja saya juga adalah pemerintah Kota Bitung,” ungkapnya.
Lanjut Nick,”Jadi, yang menjadi kewenangan Kota sudah saya dengar, secara politik akan kita tindaklanjuti, dan yang menjadi kewenangan Provinsi, akan kita kaji kemudian kita laporkan keluhan yang disampaikan masyarakat dan pemerintah Kota Bitung, kemudian nanti akan kita kaji dan akan kita dorong, agar nanti ujung-ujungnya dapat dianggarkan,” ujarnya.//**(Wirabuana)
.jpg)
COMMENTS