Diharapkan penyaluran PKH jangan diskriminatif, mengingat untuk penerima PKH alurnya itu diverifikasi di kabupaten kota. Nama itu yang dikirim ke pusat dan penerimanya pemerintah pusat yang tentukan.
"Para penerima PKH ini sudah melalui proses verifikasi kalau terjadi nama yang berubah berarti ada yang bermain. Pimpinan Komisi 4 meminta penerima PKH adalah mereka yang berhak menerima. Kalau keluarga itu sudah dikonfirmasi sudah diputuskan keluarga itu layak maka merekalah yang harus diberikan," tegas Runtu, Rabu (15/4), di ruang kerjanya.
Pemberian bantuan ini menurutnya, tidak boleh ada faktor suka atau tidak suka. Harus keluarga yang benar-benar layak menerimanya.
"Jangan ada faktor like dislike. Karena negara dalam kondisi memiriskan sekarang ini ditengah wabah Covid-19 dan rakyat juga sedang susah," ujar politisi Partai Golongan Karya ini.
Apalagi menurutnya, pemberian bantuan tersebut justru karena melihat kepentingan politik. Hanya karena perbedaan warna pilihan politik sehingga warga yang berhak menerima justru tidak mendapatkannya.
"Kalau yang memang berhak menerima keluarga yang sudah didata merekalah yang diberikan. Jangan sampai karena berbeda warna mereka tidak dapat. Jangan ada diskriminatif," tutupnya.//**(Wirabuana)
COMMENTS