Sidak ini dipimpin oleh dua (2) pimpin dewan kabupaten minsel, yaitu Stefanus Lumowa, Paulman Runtuwene, yang melibatkan Anggota DPRD yang tergabung di empat (4) Fraksi Parpol didalamnya, PDI.P, Demokrat, Nasdem, Perimanas.
Para Anggota Dewan ini, langsung melakukan Inspeksi di beberapa Desa dan kelurahan seperti, Desa Rumoong, kelurahan Kawangkoan Bawah, Desa Molinow, Desa Tawaang.
Dalam melakukan Inspeksi oleh Wakil Rakyat / DPRD Minsel ini, di temui beberapa kejanggalan seperti bantuan penanggulangan Covid-19 dari Pemerintah Pusat berupa Beras Bulog dari Cadangan Beras Nasional (CBN) yang sudah berada di tiap Desa dan kelurahan tapi belum di salurkan kepada masyarakat.
Diketahui Minahasa Selatan mendapat jatah bantuan Beras dari Cadangan Beras Nasional (CBN) sebanyak 100 Ton (100.000 kg) dari Pemerintah Pusat Untuk Masyarakat atas dampak wabah Covid-19. Dan tiap Desa/Kelurahan mendapat jatah 450Kg beras untuk 90 KK di tiap masing-masing Desa maupun Kelurahan dengan pembagian tiap KK mendapat 5Kg beras.
Di sisi lain, Wakil Ketua I, Stefanus Lumowa menanggapi Inspeksi hari ini berdasarkan dari temuan yang di dapati masih ada HukumTua yang menahan Penyaluran Bantuan Covid-19 dengan alasan menunggu bantuan dari Pemkab Minsel baru di salurkan sekalian. Sehingga Bantuan yang berupa beras sudah jadi rusak dengan banyaknya serangga karena terlalu lama di simpan oleh HukumTua. Dan tidak sesuai jumlah beras yang di dapat dibeberapa Desa dari Dinas Sosial 450 kg yang di jatahkan hanya dapat 350 kg.
"Pemerintah Minahasa Selatan (Pemkab) tidak transparan terkait bantuan penanggulangan Covid-19 yang ada. Bantuan beras 100 Ton dari Pemerintah Pusat tidak di sampaikan ke Pemerintah Desa secara terbuka. Jadi Pemkab Minsel harus benar-benar Transparan dengan Dana-dana yang ada, dan bantuan beras dari pemerintah pusat harus segera disalurkan semua yang 100 Ton dengan aturan dan mekanisme yang ada. "Ujar Wakil Ketua I DPRD Minsel Stefanus Lumowa.
"Malah yang jadi pertanyaan sepertinya HukumTua seakan diperintahkan jangan dulu di salurkan bantuan dari pusat nanti menunggu bantuan dari Pemkab baru di salurkan bersamaan," sindir Lumowa.
"Jika di kaitkan dengan penerima bantuan yang tidak mengetahui asal bantuan dari Pemerintah Pusat maka akan di sangka bantuan tersebut adalah dari Pemkab minsel. "Pungkas Wakil Ketua I DPRD Steven Lumowa.
"Akan di pastikan 100 Ton Beras dari Pemerintah Pusat untuk bantuan penanggulangan Covid-19 akan benar-benar tersalur sesuai dengan aturan dan mekanisme yang ada. Tidak boleh ada penyimpangan dan akan kami awasi serta buktikan dengan turun ke Desa-desa menemui pemerintah Desa."Ungkap Lumowa, yang di aminkan oleh rekan rekan anggota dewan lainnya.(Ato)
.jpg)
COMMENTS