February 23, 2013

Jalan Nasional di 14 Desa Rusak Parah

Jalan Nasional di Bolmut yang rusak
Jalan Nasional di 14 Desa Rusak Parah
BOLMUT, FOKUSMANADO.COM - Harapan pemerintah sulut, Kementrian PU dan rakyat Sulawesi Utara (Sulut) dalam pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan untuk menunjang serta meningkatkan aktifitas  perekonomian masyarakat antara kota dan kabupaten yang berada di pulau Sulawesi serta sekitarnya tidak di rasakan manfaatnya dengan baik.

Pasalnya, jalan nasional yang berada di kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmut). Sesuai pantauan Fokusmanado.com beberapa hari yang lalu Bolmut, Jalan Nasional yang di biayai dengan anggaran Negara tahun 2012 banyak sekali kerusakan berupa berlubang dan retak, ini diduga akibatkan dari kualitas aspal yang tidak baik dan pengaspalan dilakukan pada waktu musim hujan.

Meskipun ketentuan dalam kepres 70 telah jelas sekali, menekankan kontraktor sebagai pelaksana pembuat jalan harus bertanggung jawab dalam pemeliharaan pekerjaannya selama 2 tahun, akan tetapi yang ter jadi di 14 desa  sepanjang jalur yang berada di kabupaten Bolmut di biarkan terlantar begitu saja oleh kontraktor, begitu juga dengan Kepala Satuan Kerja (Kasatker), Pejabat pembuat komitmen (PPK), yang seharusnya mengawasi pekerjaan tersebut agar jalan yang di biayai dengan hasil pajak masyarakat  sesuai dengan mutu dan kualitasnya.
Jalan Nasional di Bolmut yang rusak

Jalan tersebut sudah seringkali terjadi kecelakaan, yang tidak bertanggungjawab dalam pekerjaan tersebut yaitu PT. Global Cipta Perkasa, PT. Anugerah Dynasti Sakti dan PT. Gading Murni Perkasa.

Disinyalir PPTK dan PPK sudah ada permainan itulah sebabnya mereka seolah olah menutup mata terhadap pekerjaan yang tidak baik.

Hal ini juga dibenarkan oleh salah satu masyarakat desa  Busisingo Kabupaten Bolmut meminta kepada kepala Balai jalan dan jembatan wilayah XI, agar perusahan perusahan yang pekerjaannya bermasalah sebaiknya tidak di menangkan dalam tender tahun 2013 sekarang.
Jalan Nasional di Bolmut yang rusak
"Begitu juga dengan PPK, PPTK dan kasatker tidak melaksanakan pengawasan dengan baik seperti PPK 11 yaitu Deicy Paat dan PPk 08 Martinus Andreas untuk di evaluasi kembali,"pungkasnya.

Terkait dengan hal tersebut, ketegasan pihak BPJN yang di komandani oleh Ir J. Wenur sangatlah perlu mengingat tender pelaksanaan pekerjaan jalan pada tahun 2013 yang sedang dilaksanakan.

Demikian dilaporkan: Alfrets Inkiriwang

BAGIKAN KE:

0 komentar: